Sampah, seperti halnya asap rokok, kentut, air seni, tinja dan (bau) keringat adalah diproduksi manusia. Perokok pada saat menghisap dan mengepulkan asapnya terasa nikmat. Tetapi, orang disekitarnya dibuat menderita karena ulahnya. Demikian pula halnya. Orang yang sedang buang angin (kentut) merasa bahagia. Sebaliknya orang lain yang menerima, sangat kecewa. Ya, mereka yang menghasilkan sampah berupa asap, gas, cairan, dan padatan tersebut merasa senang. Tetapi, bagi yang menerimanya sangat tersiksa. Kenapa, karena benda-benda karya manusia tersebut berbau tidak sedap, dapat menimbulkan penyakit, dan tentu saja menyebalkan. Kalau kata orang Betawi: “Lu nyang senang, gue nyang senep”
Semestinya, barang siapa yang membuang barang sampah tersebut, maka mereka pula yang harus bertanggung jawab. Di Kota berpenduduk lebih 1,4 juta ini setiap hari menghasilkan sampah. Khusus untuk sampah dari badan manusia sebagian besar dibuang melalui kamar mandi dan kloset (WC). Tetapi khusus sampah padat dari rumah tangga, pasar, perkantoran, dan industri masih belum ditangani secara proporsional.
Menurut sistem zero waste management, setiap rumah tangga harus mengelola sampahnya sendiri. Jadi, setiap rumah tangga yang mempunyai sampah tidak boleh membuang sampah diluar area lahannya. Otomatis, setiap rumah tangga harus bisa mengelola sampahnya sendiri. Jika hal ini bisa dijalankan, maka tidak akan ada lagi sampah di jalan-jalan, diselokan, sungai, dan sepanjang rel kereta api.
Semua sampah yang dihasilkan oleh sebuah kompleks perumahan, maka kompleks tersebut yang wajib mengelolanya. Tidak boleh dibuang diluar kompleks tersebut. Egoiskan? penghasil sampahnya saja tidak mau ditempati sampah, apalagi wilayah lain yang tidak menghasilkannya.
Permasalahannya, saat ini masih sangat sedikit warga yang sadar akan hal tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan berupa insentif, partisipatif, dan juga bersifat represif. Sampah tampaknya sederhana, tetapi sangat membahayakan. Jangan bermain-main dengan sampah.
Beberapa terobosan untuk menghadapi permasalahan sampah diantaranya: Pertama, bagi kompleks perumahan, warga masyarakat, atau perorangan yang telah mengelola sampahnya dengan baik, perlu diberi insentif. Misalnya, Pemda memberikan penghargaan dan bantuan pengolahan sampah semacam UPS (unit pengelola sampah), dan lainnya.
Sedangkan bagi kompleks perumahan yang memproduksi sampah, tetapi tidak mempunyai unit pengolahan sampah sendiri, dapat dibuang di UPS diluar kompleksnya. Tapi mereka dikenakan retribusi. Itu adil.
Kedua, Pemerintah Kota lebih mendorong dan melibatkan peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam proses penyadaran pengelolaan sampah. Di daerah pinggiran masih banyak warga membuang sampah diselokan-selokan. Bahkan sering dijumpai, karyawan yang mau berangkat kerja sambil lewat membuang sampah ditepi jalan atau selokan. Mereka merasa tidak bersalah akan perilakunya tersebut. Padahal atas semua perilaku tercela itu, disaat musim hujan menjadi penyebab banjir. Dimusim kemarau menimbulkan bau busuk dan sarang binatang pembawa penyakit (seperti lalat, tikus, kecoa).
Saat ini sudah ada beberapa LSM, diantaranya Bina Sumberdaya Mitra (Bismi) yang mengenalkan pengelolaan sampah rumah tangga (SARUTA). Tetapi jika pengelolaan sampah ini tidak dilakukan secara massif, maka hasilnya kurang optimal.
Sampah yang telah dipisahkan antara organik dan an organik menjadi sangat berguna. Yang berasal dari bahan organik seperti daun-daunan menjadi bahan kompos. Sedangkan yang berasal dari an organik, seperti kaca, besi, dan plastik bisa diolah kembali (recycle, reuse).
Ketiga, ada saatnya Pemerintah Kota harus bertindak tegas. Saat ini kasus-kasus yang berkaitan dengan sampah semakin banyak. Kita ingat beberapa waktu yang lalu, sampah menggunung di Kota Bandung. Pernah juga terjadi longsor gunung sampah di Cimahi. Perseteruan antara warga Bantargebang dengan Pemerintah DKI, dan lain-lain. Hampir disemua kota besar sampah menjadi permasalahan baru.
Ironis memang, UPS yang akan dibangun di Kota Depok mendapat penolakan. Tapi bisa dimengerti, karena berdasarkan pantauan di lapangan penolakan tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi. Padahal jika masyarakat tahu manfaat UPS dan warga menyadari bahwa dalam hal sampah tidak boleh egois, masalah tersebut dapat diatasi. Sangat dikhawatirkan, jika penolakan terhadap keberadaan UPS di Kota Depok tidak ada solusinya, maka dapat dipastikan Depok akan menjadi gunung sampah baru di kawasan Jabodetabek.
